• svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Head Office in Indonesia

Kawasan Industri & Gudang Taman Tekno BSD Blok G1 No. 10. Sektor XI Bumi Serpong Damai Sektor XI Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314

Contact Us

Looking for a quality and best for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Call Us

+62 815 7104 409 or +62 815 1684 783

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday 7.30 AM - 6 PM
  • Tuesday 7.30 AM - 6 PM
  • Wednesday 7.30 AM - 6 PM
  • Thursday 7.30 AM - 6 PM
  • Friday 7.30 AM - 6 PM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Head Office in Indonesia

Kawasan Industri & Gudang Taman Tekno BSD Blok G1 No. 10. Sektor XI Bumi Serpong Damai Sektor XI Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314

Contact Us

Looking for a quality and best for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Call Us

+62 815 7104 409 or +62 815 1684 783

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday 7.30 AM - 6 PM
  • Tuesday 7.30 AM - 6 PM
  • Wednesday 7.30 AM - 6 PM
  • Thursday 7.30 AM - 6 PM
  • Friday 7.30 AM - 6 PM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed

Kewajiban Pasokan Batubara Untuk Dalam Negeri, Apa Itu?

By adminmsi In Uncategorized

22

Feb
2019

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Mineral dan Batubara mengamanatkan pada pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara dalam negeri. Dalam praktiknya, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan memasok batubara ke dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO).

Kenapa kebutuhan batubara dalam negeri kita harus ditentukan pasokannya?

Ini, tidak bisa dilepaskan dari sektor pertambangan dan perindustrian. Dua sektor ini saling berhubungan. Pertambangan merupakan proses hulu. Yaitu, pengambilan sumberdaya alam berupa mineral dan batubara di dalam bumi.

Berikutnya, adalah industri sebagai proses hilir. Yaitu, berupa pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Sumberdaya alam yang telah diambil, harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

Pemerintah sendiri telah menetapkan 25% dari produksi pengusaha batubara, wajib dipasok untuk dalam negeri. Batu bara tersebut nantinya akan diserap industri dalam negeri dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

Untuk menjamin DMO terpenuhi, Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (BUPMB) yang terdiri dari pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

BUPMB harus menjual mineral atau batubara yang telah diproduksi kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN).

PMDN dan PBDN terdiri dari:

1) Pemakai mineral sebagai bahan baku, antara lain untuk pemurnian logam, peleburan logam, pengolahan mineral bukan logam, dan pengolahan batuan.

2) Pemakai mineral secara langsung pada sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

3) Pemakai batubara sebagai bahan baku antara lain untuk pengolahan logam, pembuatan briket batubara, peningkatan mutu batubara, pencairan batubara, dan penggasan batubara.

4) Pemakai batubara sebagai bahan bakar pada sektor industri, sektor pembangkit listrik, sektor usaha kecil, dan sektor rumah tangga.

Nah, dari sinilah muncul masalah. Ternyata, tidak semua batubara yang diproduksi perusahaan di dalam negeri cocok untuk pembangkit PLN, PMDN atau PBDN.

Pembangkit listrik milik negara, misalnya hanya bisa mengolah batu bara berkalori 4.200. Selain itu, juga karena masih minimnya pabrik pengolahan atau smelter untuk pengolahaan mineral dalam negeri belum banyak.

Namun demikian, DMO harus tetap dilaksanakan. Karena itu, dikeluarkan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 2841/30/MEM.B/18 tanggal 8 Juni 2018 yang menyebutkan akan adanya sanksi pemotongan kuota produksi jika badan usaha tidak memenuhi kewajiban 25%.

(*)

Leave a reply