• svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Head Office in Indonesia

Kawasan Industri & Gudang Taman Tekno BSD Blok G1 No. 10. Sektor XI Bumi Serpong Damai Sektor XI Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314

Contact Us

Looking for a quality and best for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Call Us

+62 815 7104 409 or +62 815 1684 783

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday 7.30 AM - 6 PM
  • Tuesday 7.30 AM - 6 PM
  • Wednesday 7.30 AM - 6 PM
  • Thursday 7.30 AM - 6 PM
  • Friday 7.30 AM - 6 PM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Head Office in Indonesia

Kawasan Industri & Gudang Taman Tekno BSD Blok G1 No. 10. Sektor XI Bumi Serpong Damai Sektor XI Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314

Contact Us

Looking for a quality and best for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Call Us

+62 815 7104 409 or +62 815 1684 783

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday 7.30 AM - 6 PM
  • Tuesday 7.30 AM - 6 PM
  • Wednesday 7.30 AM - 6 PM
  • Thursday 7.30 AM - 6 PM
  • Friday 7.30 AM - 6 PM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed

Facebook Posts

Memahami Indikasi Korupsi di Sektor Tambang Batubara Akibat Potensi Kerugian Negara

Sektor pertambangan batubara, sedang dalam kajian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sektor ini, telah terdeteksi adanya indikasi kerugian negara.

Persoalan ini, sudah cukup lama diangkat ke wilayah publik. Sebelum dirilis oleh KPK pada minggu lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melansir data adanya dugaan potensi kerugian negara di sektor tambang batubara ini.

ICW sendiri, telah melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan selama tahun 2006-2016, ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara mencapai Rp 133,6 triliun.

Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun.

Dampaknya, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB).

Hasil pemantauan juga menemukan adanya perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI.

Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.

Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara.

Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton.

Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan.

Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016.

Sementara, tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia.

Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara.

Tentu sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk.

Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius.

Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi.

KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara.(*)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Komisi Pemberantasan Korupsi Pantau Pertambangan Batubara Dalam Negeri

Sektor industri dan pertambangan batubara di dalam negeri, mendapatkan pemantauan dan pengawasan ketat dari KPK. Ada indikasi yang mengarah pada praktik tidak lazim dalam transaksi perusahaan tambangan batubara dalam negeri.

Dugaan ini, muncul dalam tiga tahun terakhir. Dalam keterangannya pada media, Minggu (28/7), Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa saat ini KPK tengah mengumpulkan data dan melakukan kajian untuk menilik potensi kerugian negara yang bisa ditimbulkan dari praktik tersebut.

KPK menduga adanya praktik tidak lazim dalam transaksi jual beli batubara di Indonesia. Termasuk dugaan transfer pricing untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dalam transaksi jual beli batubara.

Dugaan sementara, dalam sektor ini ada manipulasi harga transfer (transfer pricing) untuk meminimalkan pembayaran pajak dalam transaksi jual-beli batubara.

“Belum selesai kajiannya. Secara internal kita lagi mau mempelajari dan mendalami adanya dugaan transfer pricing dalam praktik jual beli batubara,” kata Pahala saat kepada media.

Menurut Pahala, pihaknya akan mengaudit data transaksi jual-beli batubara dari seluruh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Semua pemegang IUP dan PKP2B,” imbuhnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun merespon. Dalam salinan surat yang dirilis ke media, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara M. Hendrasto pada 26 Juli 2019 telah mengirimkan permintaan data kepada 51 perusahaan batubara pemegang PKP2B.

Dalam surat tersebut, Hendrasto meminta supaya setiap perusahaan menyampaikan rekapitulasi data kontrak penjualan batubara dan realisasi harga sesuai invoice sejak tahun 2017, 2018 hingga Juni 2019.

“Mengingat pentingnya data tersebut, diharapkan rekapitulasi data kontrak penjualan batubara dan realisasi harga sesuai invoice dapat kami terima paling lambat 29 Juli 2019,” tegas Hendrasto dalam suratnya.

Sebelumnya, KPK sendiri tlah menyarankan Kementerian ESDM dan Kemendag merevisi tata niaga batu bara terkait penyetoran PNBP sebelum pengapalan dan pengaturan eksportir terbatas.

Karena, perbedaan data antarinstansi pemerintah masih menjadi masalah krusial. Termasuk di sektor mineral dan batu bara atau minerba.

Hal ini menimbulkan sisi negatif, seperti dapat mempengaruhi penerimaan negara dari tidak samanya data dalam mata rantai perdagangannya.

Tenaga Fungsional Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Rizky Nugraha, dalam pernyataannya kepada media, mensinyalir setidaknya ada enam penyebab yang membuat kekisruhan perbedaan data batubara ini.

Pertama, pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap volume dan kualitas batu bara yang dilakukan oleh surveyor.

Kedua, pengawasan proses pengapalan dan pengangkutan begitu minim. Ketiga, adanya kemungkinan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor.
Penyebab selanjutnya, tidak adanya akses terhadap sistem pelaporan surveyor dan Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kelima, ekspor mineral dan batu bara tersebesar di berbagai titik pelabuhan. Banyaknya pintu keluar ini cukup menyulitkan pengawasan.

Keenam, terdapat perbedaan peraturan Menteri Perdagangan terkait tata niaga mineral dan batu bara.

Oleh karena itu, KPK mendorong Kementerian ESDM mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minerba (TekMIRA) sebagai pembanding terhadap laporan surveyor.

Kemudian, perlu adanya koordinasi lintas sektor, antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Hal ini untuk mencegah kesalahan dari perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kementerian ESDM dan Kemendag juga perlu merevisi aturan tata niaga mineral dan batu bara terkait penyetoran PNBP sebelum pengapalan dan pengaturan eksportir terbatas.

Bila langkah-langkah pembenahan data ini tidak dilakukan, terutama terkait kegiatan penjualan di dalam maupun luar negeri, penerimaan negara akan selalu tidak optimal.
Beda data inilah yang disebabkan oleh tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas minerba yang akan dijual oleh pelaku usaha tadi.(*)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #msi #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #Literaturestudy #FieldSurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Membangun Harmonisasi Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (3)

Disharmoni antara UU Minerba dan UU Pemda 2014 adalah disharmoni horizontal. Yaitu, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki.

Pertentangan ketentuan dalam UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.

Pada konteks disharmoni antara ketentuan dalam UU Pemda 2014 dengan UU Minerba, untuk menyelesaikannya dapat digunakan asas preferensi. Asas preferensi lex specialis derogat legi generali adalah asas preferensi yang tepat digunakan dalam konteks ini.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan asas lex specialis derogat legi generali, merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

Aturan hukum yang memuat asas lex specialis derogate legi generali dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori rule of recognition, yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku.

Asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application policy), sehingga dikatakan sebagai asas yang menentukan aturan hukum mana yang berlaku.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generali, yaitu:

a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuanketentuan lex generali Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2) 47

c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generali (Bagir Manan, 2004: 56)

Pada konteks pertentangan antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba mengenai penerbitan IUP, UU Minerba mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan IUP jika dibandingkan dengan UU Pemda 2014.

Berdasarkan segi substansinya, UU Minerba merupakan aturan hukum khusus, sementara UU Pemda 2014 merupakan aturan hukum umumnya.

Ketentuan dalam UU Minerba dengan UU Pemda 2014 juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan IUP.

Hanya saja, ketentuan dalam UU Minerba lebih spesifik dibandingkan dengan
UU Pemda 2014. Kedudukan UU Minerba dengan UU Pemda 2014 pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.

Ketiga, prinsip-prinsip penggunaan asas lex specialis derogat legi generali tersebut terpenuhi, ini berarti asas preferensi lex specialis derogat legi generali dapat diterapkan untuk menyelesaikan disharmoni yang terjadi di antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba mengenai kewenangan penerbitan IUP.

Merujuk pada UU Pemda 2014, disebutkan secara jelas bahwa titik berat pembagian suatu urusan pemerintahan hendaknya menggunakan prinsip subsidiaritas, yakni diletakkan pada yang letaknya lebih dekat dengan berbagai aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Dengan menitikberatkan prinsip subsidiaritas, maka kewenangan pemberian IUP pada WIUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, pada UU Pemda 2014, Pasal 13 ayat (1) mengenal beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi dan prinsip eksternalitas. Ketiga prinsip tersebut bertitik berat bahwa penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan efisiensi dan dampak yang timbul dari suatu urusan tersebut.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut untuk IUP pada WIUP di satu kabupaten/kota seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam rangkaian implementasi UU Pemda 2014, Menteri ESDM mengeluarkan Surat Edaran Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam buku “Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Departemen Kehakiman Republik Indonesia”, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat petunjuk tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada.

Surat edaran bersifat umum dan berlaku tetap. Sebagai suatu bentuk peraturan kebijakan surat edaran tidak mengikat secara hukum (wetmatigheid). Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hokum (Bagir Manan, 1997: 172).

Dilihat dari karakteristik Surat Edaran sebagai Peraturan Kebijakan, maka SE Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 tidak dapat digunakan sebagai dasar yang mengalahkan peraturan perundang-undangan dalam pengaturan wewenang penerbitan IUP, namun hanya sebagai petunjuk pelaksana.(*)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #msi #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #Literaturestudy #FieldSurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Membangun Harmonisasi Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (2)

Dalam pertambangan, muncul permasalahan baru, yaitu adalah tumpang tindihnya peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dan siapa yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya IUP).

Undang-undang Pemda 2004, merupakan salah satu latar belakang dan dasar penetapan aturan mengenai penerbitan IUP yang diatur dalam UU Minerba. Undang-undang ini telah diganti dengan UU Pemda 2014.

Hal ini menyebabkan adanya ketidak sinkronan yang berakhir pada rancunya pihak yang berwenang dalam pengelolaan, pemberian izin, pengawasan dan pembinaan SDA pertambangan minerba.

Secara garis besar UU Minerba mengatur mengenai kewenangan di daerah, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dalam pola penyelenggaraan Pemerintahan dalam kewenangan pengelolaan ESDM, khususnya mengenai penerbitan IUP dilakukan oleh Bupati/ Walikota.

Ketentuan dalam UU Minerba untuk kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat memiliki kapasitas berupa tanggung jawab mengatur penetapan kebijakan dan pengaturan, penerapan standar dan pedoman, penetapan kriteria pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, tanggung jawab pengelolaan pertambangan minerba berdampak nasional dan lintas provinsi.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan minerba lintas kabupaten yang berdampak regional.

Selanjutnya Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berfungsi untuk pengelolaan pertambangan minerba di wilayah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota masih cukup kuat dalam pengelolaan dan kebijakan SDA mineral dan batubara.

Lain hal terhadap ketentuan UU Pemda 2014, memiliki pandangan dan semangat penyelenggraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA yang di dalamnya bidang pertambangan minerba.

Dengan keluarnya UU Pemda 2014 kebijakan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan pertambangan minerba dan kewenangan memberikan izin pertambangan minerba dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah diatur secara jelas dengan berbagai instrumen, seperti evaluasi, klarifikasi, persetujuan, dan bentuk lainnya.

Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dipertegas dan diperkuat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Disharmonisasi antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dalam UU Minerba
pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP, namun dalam UU Pemda 2014 wewenang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

(bersambung)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Membangun Harmonisasi Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (1)

Harmonisasi berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani harmonia). Artinya, terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat).

Keserasian tersebut, adalah tidak adanya pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.

Buku Tussen en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie in staatsen bertuursrecht sebagaimana dikutip LM Gandhi mengemukakan, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian, peraturan perundangundangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum keadilan (justice, gerechtigheid) dan kesebandingan (equity, billijkheid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan (L.M Gandhi, 1995).

Oleh karena itu, yang dimaksud harmonisasi perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan yang harmonis.

Dengan kata lain pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan dan membulatkan konsepsi suatu peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi (superior), sederajat, maupun yang lebih rendah (inferior) dan lain-lain selain peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peraturan akan tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping).

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 aspek yaitu:

a. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan Pancasila, UUD 1945( harmonisasi vertikal), Undang-Undang (harmonisasi horizontal) dan asas-asas peraturan perundang-undang;

b. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga nampak dalam sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas-asas tersebut biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan konflik norma hukum.

Asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (general principles of law) yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.

c. Asas lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.

d. Asas lex neminem cogit ad impossobilia, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (bilijkheid).

e. Asas lex perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.

f. Asas non retroactive, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (statues are not intended to have retroactive effect) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mengenal Pemodelan Prakiraan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi dengan Skenario Optimasi Pengolahan Batubara di Indonesia (5)

Dalam sepuluh tahun mendatang, kebutuhan batubara domesik per tahun diperkirakan bisa mencapai 167 juta ton dari total kebutuhan batubara saat ini, yang jumlahnya sekitar 90 juta ton per tahun. Tingkat rata-rata pertumbuhan 1.04% per tahun.

Jumlah ini masih bisa bertambah seiring dengan rencana peningkatan pengolahan batubara dalam negeri melalui pembangunan industri gasifikasi nasional.

Pembangkit masih akan menjadi pengguna batubara terbesar di Indonesia. Adanya tambahan pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara, akan menyerap sekitar 88 persen dari kebutuhan batubara total.

Penggunaan batubara di sektor industri sendiri diperkirakan sedikit mengalami penurunan pada 5 (lima) tahun pertama waktu proyeksi. Ini disebabkan karena adanya kecenderungan sektor industri yang semakin efisien dalam penggunaan energi sebagai langkah antisipatif kenaikan harga energi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Tren ini kemudian meningkat kembali seiring dengan harga energi yang diasumsikan tetap. Sehingga mengakibatkan berkurangnya upaya-upaya konservasi yang dilakukan sektor industri dalam rangka penurunan biaya marginal energi.

Di dalam skenario optimasi, diasumsikan adanya pembangunan industri gasifikasi batubara yang digunakan untuk menyediakan bahan baku industri pupuk pada tahun 2022.

Adanya pembangunan industri gasifikasi berkapasitas 180 MMSCFD tersebut hanya meningkatkan kebutuhan batubara sebesar 1.6 juta ton.

Hilirisasi pembangunan industri kimia dasar berbasis batubara, perlu ditingkatkan mengingat potensi permintaan terhadap produk-produk turunan petrokimia semakin meningkat di masa mendatang. Ini potensial untuk meningkatkan penggunaan dan nilai tambah batubara di dalam negeri.

Kecenderungan produksi gas nasional dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan semakin menurun dan terbuka kemungkinan bagi Indonesia untuk melakukan impor gas setelah tahun 2022, yang berakibat pada semakin rendahnya indikator ketahanan energi nasional.

Pembatasan produksi batubara menjadi strategi yang benar-benar harus dipertimbangkan, untuk mewujudkan konservasi cadangan batubara nasional.

Pengendalian akan berdampak secara langsung terhadap penurunan ekspor batubara yang selama ini menjadi salah satu sumber andalan penerimaan negara dan meningkatkan penyerapan batubara domestik hingga 43% terhadap produksi batubara nasional di tahun 2030.

Pembatasan produksi batubara, sebagai upaya untuk mendukung ketahanan energi nasional juga belum secara jelas dikuantifikasikan berapa lama jangka waktu ketahanan energi yang dimaksud.

Dilihat dari sisi ketahanan energi, dengan asumsi tingkat cadangan batubara saat ini dan dengan rata-rata tingkat produksi sebesar 500 juta ton per tahun, cadangan batubara saat ini sudah dapat mendukung ketahanan energi nasional hingga sekitar 50 tahun mendatang.

Pembatasan batubara pada dasarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya dengan melakukan evaluasi kontrak produksi yang diajukan oleh perusahaan batubara, khususnya terhadap produksi yang ditujukan untuk memenuhi pasar spot.

Target pembatasan produksi batubara pada angka 400 juta ton akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri dalam implementasinya menyangkut jumlah dan siapa yang akan dikurangi tingkat produksinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Adanya komitmen kontrak batubara yang harus dipenuhi oleh beberapa perusahaan, baik untuk pasar luar negeri maupun dalam negeri.

2. Ijin pengusahaan batubara yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Pusat namun juga di bawah kendali Pemerintah Daerah. Akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mau mengurangi tingkat produksi batubara terutama bagi daerah yang sangat menggantungkan sumber pendapatannya dari sektor
batubara.(*)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mengenal Pemodelan Prakiraan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi dengan Skenario Optimasi Pengolahan Batubara di Indonesia (4)

Hingga akhir tahun 2016 realisasi produksi batubara Indonesia yang berasal dari pemegang PKP2B, IUP BUMN, dan IUP yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi mencapai 434 juta ton, melebihi jumlah produksi batubara yang ditargetkan sebear 419 juta ton.

Kinerja ekspor batubara Indonesia di dalam PDB nasional selama periode 2016 mencatatkan perbaikan kinerja baik volume dan nilai.

Ekspor batubara Indonesia pada tahun 2016 mencapai hampir 370 juta ton yang terdiri dari coking coal 83.08 juta ton, thermal coal 228 juta ton, dan lignite sebesar 58.25 juta ton. Secara total ekspor batubara Indonesia meningkat sebesar 0.52% secara year on year.

Peningkatan tertinggi terjadi pada batubara jenis lignite yang melonjak hingga 50.97% dibanding tahun sebelumnya (sxcoal.com, 2017).

Peningkatan ekspor lignite Indonesia utamanya dipengaruhi oleh peningkatan permintaan lignite dari China akibat adanya kebijakan pemerintah China untuk mengurangi jumlah hari produksi tambang batubara dari 330 hari menjadi 276 hari setahun dan meningkatnya harga batubara dalam negeri China.

Jumlah batubara Indonesia yang diimport ke China meningkat 46.7% year on year, mencapai 107 juta ton. Angka ini mengalahkan India sebagai negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia.

Korea Selatan dan Jepang juga menunjukan peningkatan impor batubara yang berasal dari Indonesia. Masing-masing sebesar 7.2% dan 1.8% pada tahun 2016.

Peningkatan penggunaan batubara juga terjadi di pasar dalam negeri. Hal ini dipicu karena adanya pertumbuhan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik seiring dengan realisasi beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik batubara termasuk pembangkit listrik captive.

Penjualan batubara yang tercatat untuk kepentingan dalam negeri (DMO) mencapai 90.5 juta ton batubara, secara keseluruhan tumbuh sebesar 5% secara year on year.
Selain karena konsumsi batubara untuk PLTU, peningkatan penggunaan batubara juga disumbang oleh meningkatnya produksi industri semen.

Diperkirakan porsi penggunaan batubara untuk industri semen mencapai 11.63% dari total kebutuhan batubara 2016, sementara PLTU menyumbang sekitar 83%.

Di sisi penyediaan, tanpa adanya upaya pengendalian produksi batubara dan tetap menjadikan ekspor sebagai pasar batubara yang dominan, produksi batubara nasional diperkirakan akan tumbuh lebih dari 700 juta ton per tahun pada tahun 2025 dan sekitar 900 juta ton pada tahun 2030 atau meningkat rata-rata 1 persen per tahun.

India diperkirakan menjadi tujuan terbesar ekspor Indonesia menggantikan China mengingat adanya kebijakan Pemerintah China untuk menurunkan konsumsi batubara secara bertahap dan mengembangkan lebih banyak tenaga air, PLTG, PLTS, dan PLTB.

Sementara India menunjukan pertumbuhan permintaan batubara dalam negeri yang lebih tinggi dari kemampuan produksinya mengakibatkan terjadinya gap yang harus dipenuhi dari impor. Pada tahun 2017 sendiri India diperkirakan mengalami kekurangan batubara sekitar 266 juta ton yang terdiri dari thermal coal 230 juta ton dan sisanya berupa cooking coal.

Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Pakistan diperkirakan akan menjadi pasar ekspor potensial bagi batubara Indonesia dikarenakan adanya rencana pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara di masa mendatang.

Malaysia pada tahun 2020 diperkirakan akan dibangun sekitar 12 ribu MW PLTU Batubara yang berakibat pada peningkatan kebutuhan batubara menjadi sekitar 40 juta ton per tahun. Demikian juga Filipina dan Pakistan yang memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik batubara masing masing 13 ribu MW sampai 2030 dan 12 ribu MW dalam 15 tahun mendatang.

Peluang pasar batubara dalam negeri masih cenderung terus naik hingga sepuluh tahun kedepan bersamaan dengan massifnya pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara ditambah dengan rencana pembangunan industri.

(bersambung)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mengenal Pemodelan Prakiraan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi dengan Skenario Optimasi Pengolahan Batubara di Indonesia (3)

Pembatasan produksi batubara, harus menjadi strategi yang benar-benar dipertimbangkan. Terutama untuk tercapainya upaya mewujudkan konservasi cadangan batubara nasional.

Saat ini, memang ada target pembatasan produksi batubara. Yaitu, pada angka 400 juta. Ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri dalam implementasinya menyangkut jumlah dan siapa yang akan dikurangi tingkat produksinya.

Industri gasifikasi batubara memiliki angka pengganda output sebesar 2.1292. Artinya, setiap kenaikan permintaan sektor gasifikasi batubara sebesar 1 satuan, akan meningkatkan total ekonomi Indonesia sebesar 2.1292 satuan.

Berdasarkan hasil simulasi model input-output, jika terjadi pengurangan ekspor batubara sebesar 1%, tanpa adanya pengalihan untuk pemanfaatan lain di dalam negeri, maka output dan nilai tambah (PDB) Indonesia akan berkurang sebesar 0.02%.

Sementara jika terjadi pengurangan ekspor batubara sebesar 1% dan kemudian seluruhnya dialihkan untuk sektor gasifikasi batubara, maka output sektor gasifikasi batubara akan meningkat 0.03 persen. Total nilai tambah (PDB) Indonesia akan meningkat sebesar 0,02 persen.

Dalam skala global, China merupakan Negara yang memiliki dominasi terbesar terhadap batubara. China menggunakan setengah batubara global dan memproduksi hampir 50% dari total produksi batubara dunia.

Pada tahun 2015 produksi dan penggunaan batubara di China sempat mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir.

Penurunan tersebut selain disebabkan karena adanya perlambatan pertumbuhan penggunaan listrik di industri semen dan baja, kebijakan diversifikasi energi untuk mendorong pertumbuhan pembangkit energi terbarukan, juga dipengaruhi karena adanya kebijakan pelarangan pembangunan pembangkit batubara baru di beberapa kawasan industri sejak 2013, serta pembatasan penggunaan batubara di 12 provinsi selama 2014 hingga 2017 (World Resorces Institute, 2016).

Pada tahun 2016, produksi batubara China masih menunjukan penurunan meskipun harga komoditas batubara sempat mengalami lonjakan pada pertengahan kedua 2016. Produksi batubara China 2016 bertahan pada angka 3.36 milyar ton, atau lebih rendah 9.4 persen dari produksi batubara China pada 2015.

Penurunan ini juga diikuti di sisi penggunaan, dimana pada tahun 2016 konsumsi batubara China turun 4.7% meskipun jika dilihat secara total penggunaan energi, China mengalami kenaikan konsumsi energi hingga 1.4% pada tahun 2016.

Adanya upaya China untuk mengejar target pencapaian emisi dan menangani permasalahan polusi udara menyebabkan Pemerintah China mulai melakukan perubahan arah kebijakan penggunaan batubara dengan mengurangi pembangkit batubara baik yang saat ini sedang beroperasi maupun yang terdapat di dalam rencana pembangunan mendatang.

Pada akhir tahun 2016, Pemerintah China menunda pembangunan 30 unit PLTU Batubara dengan kapasitas 17 GW dan membatalkan 104 unit lebih rencana pembangunan PLTU Batubara dengan kapasitas 120 GW (cleantechnica, 2017).

Penurunan produksi batubara juga terjadi di Amerika Serikat, yang termasuk sebagai Negara pengguna batubara terbesar kedua setelah China. Produksi batubara USA pada tahun 2016 17% lebih rendah dari tingkat produksi batubara pada tahun 2015 dan merupakan yang terendah sejak 1978.

Penurunan biaya gas alam, biaya investasi energi terbarukan, adanya kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat, kebutuhan tenaga listrik yang lebih rendah di musim dingin karena temperature yang lebih hangat, serta rendahnya permintaan batubara internasional, khususnya China yang selama ini dijadikan tujuan utama ekspor batubara Amerika Serikat merupakan faktor-faktor yang berkontirbusi terhadap penurunan produksi batubara Amerika Serikat (EIA, 2017).

Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada sektor batubara di Indonesia. Kinerja sektor batubara Indonesia menjelang akhir tahun 2016 menunjukan perkembangan positif, meskipun pada semester pertama 2016 sempat menunjukan kinerja yang kurang menggembirakan.

(bersambung)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mengenal Pemodelan Prakiraan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi dengan Skenario Optimasi Pengolahan Batubara di Indonesia (2)

Kondisi sektor energi Indonesia secara keseluruhan menunjukan perkembangan yang positif sejak tahun 2016. Situasi ini diawali dengan penurunan harga minyak global hingga kisaran US$30 per barel yang berpengaruh terhadap penurunan harga BBM di dalam negeri oleh Pemerintah pada bulan Januari dan April.

Kebijakan ini kemudian diikuti dengan kebijakan penurunan harga untuk gas yang digunakan khususnya pada industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.

Kebijakan penurunan harga energi yang dilakukan Pemerintah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Meskipun di satu sisi penurunan harga minyak mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara dari sektor migas.

Namun di sisi lain, Indonesia dapat menghemat devisa sekitar Rp2.6 milyar setiap penurunan harga minyak sebesar US$1 per barel (Bank Indonesia, 2016).

Sementara, penurunan harga gas memberikan efek positif terhadap peningkatan kinerja sektor industri, peningkatan daya saing, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penambahan penerimaan Negara dari pajak industri turunan.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan adannya penurunan harga gas hingga 47% dapat memberikan tambahan penerimaan Negara dari pajak industri turunan hingga lebih dari Rp20 triliun.

Kehandalan infrastruktur juga menjadi bagian yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah pada tahun 2016. Selama 2016, Pemerintah telah berhasil menambah kapasitas pembangkit lebih dari 4,000 MW dari sebelumnya 55,528 MW pada tahun 2015 menjadi 59,656 MW.

Pemerintah juga telah membangun, 2,116 km jaringan transmisi dan distribusi, dan meningkatkan rasio eletrifikasi hingga lebih dari 91% dari sebelumnya 87.35% pada tahun 2015. Meskipun demikian, perkembangan infrastruktur pembangkit listrik EBT relatif tidak terlalu pesat selama 2016.

Pembangkit-pembangkit EBT yang beroperasi dan masuk ke dalam grid lebih banyak pembangkit skala kecil dan berasal dari proyek yang dibangun oleh Kementerian ESDM sebagai bagian dari program listrik desa.

Selain infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur migas juga menjadi perhatian pemerintah guna mendorong aksesibilitas masyarakat kepada sumber-sumber energi modern.

Pengembangan kapasitas kilang serta pembangunan jaringan gas kota merupakan indikator yang menjadi sasaran capaian kinerja pemerintah.

Sayangnya, pengembangan kapasitas kilang sangat sulit dilakukan karena jumlah investasi yang sangat besar dan pengembalian yang terlalu kecil sehingga sejak tahun 1994 setelah Refinery Unit VI Balongan beroperasi tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru yang signifikan.

Salah satu infrastruktur pengolahan migas yang berhasil dibangun Pemerintah adalah kilang LNG Sengkang dengan nilai investasi sebesar USD 558 juta, kapasitas 2 MPTA meskipun hingga akhir tahun 2016 masih ada kendala dalam pembebasan lahan untuk

pembangunan pipa hulu sepanjang 19 km.

Terkait dengan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, selama tahun 2016 pemerintah telah berhasil menambah sambungan gas rumah tangga hingga 88,915 sambungan rumah yang terbagi di beberapa kota; Balikpapan (3,849 SR), Tarakan (21,000 SR), Surabaya (24,000 SR), Prabumulih (32,000 SR), Cilegon (4,066 SR) dan Batam (4,000 SR).

Kondisi bauran energi primer Indonesia diperkirakan masih akan didominasi oleh bahan bakar fosil hingga 15 tahun kedepan. Minyak masih menjadi energi utama dalam total penyediaan energi primer nasional.

Porsi minyak dalam bauran energi primer mencapai 39% dari total penyediaan energi primer 2977 MBOE pada tahun 2030, turun dari sebelumnya 42% pada tahun 2016.

Tingginya kebutuhan terhadap minyak tidak terlepas dari adanya peningkatan kapasitas

kilang minyak mengakibatkan peningkatan kebutuhan crude untuk intake kilang, serta menunjukan bahwa program-program diversifikasi yang saat ini direncanakan masih belum dapat secara signifikan menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap energi minyak di masa mendatang.

Di sisi lain, bauran energi terbarukan sendiri diperkirakan mengalami pertumbuhan yang tinggi namun masih belum dapat memenuhi target yang diamanatkan di dalam kebijakan energi nasional.

Dibandingkan dengan bauran EBT pada tahun 2016, bauran EBT dalam total penyediaan energi primer secara persentase meningkat dari 6% pada 2016 menjadi 15% pada tahun 2030.(bersambung)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mengenal Pemodelan Prakiraan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi dengan Skenario Optimasi Pengolahan Batubara di Indonesia (1)

Pemerintah, secara bertahap harus mulai mengurangi ekspor energi fosil dan menjadikan sumber daya energi sebagai modal pembangunan. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini, sebagaimana amanat Undang-Undang Energi yang terdapat di dalam arah kebijakan energi nasional.

Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi yang semakin meningkat, pemanfaatan batubara tidak hanya dijual sebagai komoditas ekspor atau dibakar secara langsung. Tetapi, bisa diolah menjadi energi alternatif pengganti minyak dan gas yang saat ini produksinya cenderung sudah mulai menurun.

Analisa penyediaan dan kebutuhan energi dalam kegiatan ini, dibangun berdasarkan sistem dinamik. Sistem dinamik adalah salah satu metodologi dan teknik pemodelan yang kuat untuk memahami dan menjelaskan struktur umpan balik (feedback structure), delay, serta hubungan nonlinear antar variabel dalam sebuah sistem
kompleks.

Pendekatan sistem dinamik digunakan untuk mengintegrasikan sistem pasokan dan kebutuhan energi untuk menyediakan proyeksi mendatang dalam beberapa scenario dengan mempertimbangkan feedback antara pasokan, kebutuhan, dan harga
dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan energi.

Kondisi sektor energi Indonesia sendiri, secara keseluruhan menunjukan perkembangan yang positif. Terutama selama tahun 2016.

Ini diawali dengan penurunan harga minyak global hingga kisaran US$30 per barel yang berpengaruh terhadap penurunan harga BBM di dalam negeri oleh Pemerintah pada bulan Januari dan April.

Kehandalan infrastruktur juga menjadi bagian yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah, baik di sektor ketenagalistrikan maupun di sektor migas.

Kondisi bauran energi primer Indonesia diperkirakan masih akan didominasi oleh bahan bakar fosil hingga 15 tahun ke depan. Minyak masih menjadi energi utama dalam total penyediaan energi primer nasional.

Porsi minyak dalam bauran energi primer mencapai 39% dari total penyediaan energi primer 2977 MBOE pada tahun 2030, turun dari sebelumnya 42% pada tahun 2016.

Kinerja sektor batubara Indonesia menjelang akhir tahun 2016 menunjukan perkembangan positif, meskipun pada semester pertama 2016 sempat menunjukan kinerja yang kurang menggembirakan.

Hingga akhir tahun 2016 realisasi produksi batubara Indonesia yang berasal dari pemegang PKP2B, IUP BUMN, dan IUP yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi mencapai 434 juta ton, melebihi jumlah produksi batubara yang ditargetkan sebesar 419 juta ton.

Ekspor batubara Indonesia pada tahun 2016 mencapai hampir 370 juta ton yang terdiri dari cooking coal 83.08 juta ton, thermal coal 228 juta ton, dan lignite sebesar 58.25 juta ton.

Penjualan batubara yang tercatat untuk kepentingan dalam negeri (DMO) mencapai 90.5 juta ton batubara, secara keseluruhan tumbuh sebesar 5% secara year on year.

Peluang pasar batubara dalam negeri masih cenderung terus naik hingga sepuluh tahun ke depan bersamaan dengan massifnya pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara.

Diperkirakan dalam sepuluh tahun mendatang, kebutuhan batubara domestik per tahun akan mencapai 167 juta ton dari total kebutuhan batubara saat ini sekitar 90 juta ton per tahun dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 1.04% per tahun.

(bersambung)

#coal #minelogservicesindonesia #pertambangan #miningcoal #batubara #MSI #eksplorasitambang #hargabatubara #infopertambangan #beritapertambangan #konsultantambang #konsultantambangbatubara #konsultaneksplorasi #geolistrik #logging #literaturestudy #fieldsurvey #ExplorationPlanning #MineDesign #drillingservice #geophysicallogging
... See MoreSee Less

View on Facebook