• svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Head Office in Indonesia

Kawasan Industri & Gudang Taman Tekno BSD Blok G1 No. 10. Sektor XI Bumi Serpong Damai Sektor XI Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314

Contact Us

Looking for a quality and best for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Call Us

+62 815 7104 409 or +62 815 1684 783

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday 7.30 AM - 6 PM
  • Tuesday 7.30 AM - 6 PM
  • Wednesday 7.30 AM - 6 PM
  • Thursday 7.30 AM - 6 PM
  • Friday 7.30 AM - 6 PM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Head Office in Indonesia

Kawasan Industri & Gudang Taman Tekno BSD Blok G1 No. 10. Sektor XI Bumi Serpong Damai Sektor XI Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314

Contact Us

Looking for a quality and best for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Call Us

+62 815 7104 409 or +62 815 1684 783

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday 7.30 AM - 6 PM
  • Tuesday 7.30 AM - 6 PM
  • Wednesday 7.30 AM - 6 PM
  • Thursday 7.30 AM - 6 PM
  • Friday 7.30 AM - 6 PM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed

Membangun Harmonisasi Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (2)

By adminmsi In News

24

Jul
2019

Dalam pertambangan, muncul permasalahan baru, yaitu adalah tumpang tindihnya peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dan siapa yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya IUP).

Undang-undang Pemda 2004, merupakan salah satu latar belakang dan dasar penetapan aturan mengenai penerbitan IUP yang diatur dalam UU Minerba. Undang-undang ini telah diganti dengan UU Pemda 2014.

Hal ini menyebabkan adanya ketidak sinkronan yang berakhir pada rancunya pihak yang berwenang dalam pengelolaan, pemberian izin, pengawasan dan pembinaan SDA pertambangan minerba.

Secara garis besar UU Minerba mengatur mengenai kewenangan di daerah, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dalam pola penyelenggaraan Pemerintahan dalam kewenangan pengelolaan ESDM, khususnya mengenai penerbitan IUP dilakukan oleh Bupati/ Walikota.

Ketentuan dalam UU Minerba untuk kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat memiliki kapasitas berupa tanggung jawab mengatur penetapan kebijakan dan pengaturan, penerapan standar dan pedoman, penetapan kriteria pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, tanggung jawab pengelolaan pertambangan minerba berdampak nasional dan lintas provinsi.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan minerba lintas kabupaten yang berdampak regional.

Selanjutnya Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berfungsi untuk pengelolaan pertambangan minerba di wilayah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota masih cukup kuat dalam pengelolaan dan kebijakan SDA mineral dan batubara.

Lain hal terhadap ketentuan UU Pemda 2014, memiliki pandangan dan semangat penyelenggraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA yang di dalamnya bidang pertambangan minerba.

Dengan keluarnya UU Pemda 2014 kebijakan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan pertambangan minerba dan kewenangan memberikan izin pertambangan minerba dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah diatur secara jelas dengan berbagai instrumen, seperti evaluasi, klarifikasi, persetujuan, dan bentuk lainnya.

Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dipertegas dan diperkuat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Disharmonisasi antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dalam UU Minerba
pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP, namun dalam UU Pemda 2014 wewenang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.(bersambung)

Leave a reply